Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Salah satu terobosan yang kini tengah dipersiapkan adalah pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai titik layanan penyaluran bansos di tingkat desa.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa skema baru tersebut akan diuji coba di sekitar 900 Koperasi Desa Merah Putih yang telah siap beroperasi. Langkah ini diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial yang berlaku saat ini belum berubah. Tahap uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas.
Penyaluran Bansos Akan Diuji Coba di 900 Koperasi Desa Merah Putih
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos sedang menjajaki pelaksanaan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Rencana tersebut dilakukan seiring dimulainya penyaluran bansos triwulan ketiga. Pemerintah akan melakukan simulasi pada ratusan koperasi yang telah memenuhi syarat operasional agar proses penyaluran dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Dalam tahap awal, koperasi tidak langsung menjadi lembaga penyalur bantuan. Sebaliknya, layanan tetap dijalankan melalui agen perbankan yang ditempatkan di gerai Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan pola tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang ke lokasi yang jauh untuk mencairkan bantuan karena layanan tersedia lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Mekanisme Penyaluran Belum Berubah
Kemensos memastikan bahwa regulasi mengenai penyaluran bantuan sosial masih tetap mengacu pada aturan yang berlaku saat ini.
Selama ini penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Pada tahap uji coba ini, bank Himbara tetap menjadi pihak yang memproses data penerima manfaat dan pencairan dana. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi pelayanan yang nantinya berada di Koperasi Desa Merah Putih melalui agen bank.
Apabila di masa mendatang regulasi mengalami perubahan, bukan tidak mungkin koperasi akan memiliki peran yang lebih besar dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Namun untuk saat ini, pemerintah menegaskan bahwa seluruh prosedur masih mengikuti sistem yang telah berjalan.
PKH dan BPNT Menjadi Program Pertama yang Diuji
Program bantuan yang akan masuk dalam skema uji coba meliputi dua jenis bantuan sosial utama, yaitu:
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bansos Sembako.
Kedua program tersebut selama ini menjadi bantuan rutin bagi keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan data pemerintah.
Melalui keberadaan agen bank di Koperasi Desa Merah Putih, proses pencairan diharapkan menjadi lebih mudah sekaligus mengurangi biaya maupun waktu perjalanan penerima bantuan.
PT Pos Tetap Melayani Wilayah 3T dan Penerima Khusus
Meski pemerintah mulai mengembangkan skema baru melalui Koperasi Desa Merah Putih, PT Pos Indonesia tetap memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan sosial.
Layanan PT Pos akan difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
Kelompok tersebut antara lain meliputi:
- masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
- lanjut usia yang kesulitan datang ke lokasi pencairan;
- penyandang disabilitas berat;
- penerima manfaat yang membutuhkan layanan antar langsung ke rumah.
Dengan demikian, pemerintah tetap mempertahankan sistem yang dinilai efektif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.
Empat Strategi Kemensos Bersama Koperasi Desa Merah Putih
Selain penyaluran bantuan sosial, Kemensos juga menyiapkan integrasi yang lebih luas antara program perlindungan sosial dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Terdapat empat strategi utama yang tengah dipersiapkan.
Mendorong Penerima Manfaat Menjadi Anggota Koperasi
Pemerintah berharap keluarga penerima manfaat dapat bergabung sebagai anggota koperasi sehingga memiliki kesempatan lebih besar memperoleh layanan ekonomi produktif.
Keanggotaan koperasi diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.
Produk Penerima Manfaat Dipasarkan Melalui Koperasi
Keluarga penerima manfaat yang memiliki usaha kecil nantinya berpeluang menjual hasil produksinya melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas pasar bagi pelaku usaha desa sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penyaluran Bansos Dilakukan Bertahap Melalui KDMP
Jika hasil uji coba berjalan baik dan regulasi mendukung, penyaluran bantuan sosial secara bertahap dapat dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah ingin menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga proses pencairan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.
Belanja Kebutuhan Pokok di Koperasi Desa
Strategi berikutnya adalah mendorong keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pokok melalui koperasi di desa masing-masing.
Selain mempermudah akses masyarakat, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa karena perputaran transaksi dilakukan di lingkungan setempat.
Koperasi Desa Merah Putih Akan Menjadi Pusat Layanan Desa
Pemerintah saat ini juga tengah mempercepat penyelesaian payung hukum mengenai operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Ke depan, koperasi tersebut dirancang menjadi pusat berbagai layanan pemerintahan di tingkat desa.
Tidak hanya sebagai tempat penyaluran bantuan sosial, KDMP juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi logistik, pupuk, sembako, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat cukup mengakses berbagai kebutuhan melalui satu lokasi di desa.
Diharapkan Mempermudah Masyarakat Sekaligus Menggerakkan Ekonomi Desa
Pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai titik layanan bansos dinilai memiliki sejumlah manfaat.
Pertama, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencairkan bantuan karena layanan tersedia di desa.
Kedua, aktivitas ekonomi koperasi berpotensi meningkat seiring bertambahnya kunjungan masyarakat.
Ketiga, pelaku usaha kecil di desa memperoleh peluang lebih besar untuk memasarkan produknya kepada sesama warga.
Meski masih berada pada tahap uji coba, langkah ini menjadi bagian dari transformasi sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan hasil yang positif dan regulasi telah mendukung, bukan tidak mungkin Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi salah satu pusat layanan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial di masa mendatang.