Rencana pembatasan subsidi Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan mulai menjadi perhatian setelah pemerintah membahas kemungkinan mengurangi subsidi bagi masyarakat yang berada pada Desil 9 dan 10. Kebijakan tersebut belum berlaku saat ini, tetapi pemerintah menyebut penerapannya dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.
Pembahasan ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan di Kementerian Keuangan pada 11 Agustus 2026. Salah satu opsi yang dibahas adalah mengurangi subsidi Pertalite untuk kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Rencana tersebut membuat istilah Desil 9 dan Desil 10 semakin banyak diperbincangkan. Masyarakat mulai mencari tahu siapa yang termasuk dalam kelompok tersebut, berapa penghasilannya, apakah sudah tidak boleh membeli Pertalite, serta bagaimana cara mengetahui posisi desil masing-masing.
Desil Pertalite Bukan Penentu Berdasarkan Gaji
Desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Sistem tersebut membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula posisi kesejahteraan relatif keluarga tersebut. Desil 1 berada pada kelompok 10 persen terbawah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan. Data pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, kepemilikan aset, serta sejumlah informasi sosial ekonomi lainnya turut menjadi bagian dari penilaian.
Karena itu, tidak ada angka gaji tertentu yang otomatis membuat sebuah keluarga masuk Desil 9 atau Desil 10.
Mengapa Desil Dikaitkan dengan Subsidi Pertalite
Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki sasaran subsidi energi. Pemerintah ingin mengurangi kemungkinan subsidi dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi dianggap sudah lebih mampu.
Pertalite merupakan salah satu BBM yang selama ini mendapatkan dukungan subsidi atau kompensasi pemerintah. Ketika data kesejahteraan dapat digunakan untuk mengenali kelompok masyarakat, pemerintah memiliki peluang untuk mengarahkan subsidi kepada kelompok yang dianggap lebih membutuhkan.
Pembahasan tersebut masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah belum menerapkan pembatasan Pertalite khusus bagi Desil 9 dan 10 pada saat ini.
Baca juga: Cara Mengatasi BPJS Gratis Dinonaktifkan Akibat Masuk Desil 6–10
Desil 9 dan 10 Berada di Kelompok Atas
Dalam pembagian 10 desil, Desil 9 dan 10 berada pada posisi paling tinggi. Kedua kelompok tersebut secara statistik mencakup sekitar 20 persen keluarga dengan posisi kesejahteraan tertinggi dalam pemeringkatan.
Gambaran sederhananya dapat dilihat berikut ini.
| Desil | Posisi Kesejahteraan |
|---|---|
| Desil 1 | 10 persen terbawah |
| Desil 2 | Kelompok kesejahteraan rendah |
| Desil 3 | Kelompok kesejahteraan rendah |
| Desil 4 | Kelompok rentan |
| Desil 5 | Kelompok sekitar posisi tengah |
| Desil 6 | Kelompok kesejahteraan lebih tinggi |
| Desil 7 | Kelompok relatif sejahtera |
| Desil 8 | Kelompok kesejahteraan tinggi |
| Desil 9 | Kelompok kesejahteraan tinggi |
| Desil 10 | Kelompok kesejahteraan tertinggi |
Pembagian tersebut tidak berarti setiap keluarga dalam satu desil memiliki jumlah penghasilan atau aset yang sama. Desil menunjukkan posisi relatif berdasarkan keseluruhan data sosial ekonomi yang tersedia.
Desil 9 Penghasilan Berapa
Pertanyaan mengenai penghasilan Desil 9 kemungkinan semakin sering muncul seiring pembahasan subsidi Pertalite. Namun, tidak ada satu nominal penghasilan yang dapat dijadikan batas resmi Desil 9 di seluruh Indonesia.
Penilaian desil menggunakan sejumlah indikator sehingga pendapatan bukan satu-satunya penentu. Dua keluarga dengan penghasilan sama bahkan dapat memiliki posisi berbeda apabila kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aset, dan variabel lainnya tidak sama.
Karena itu, informasi seperti “penghasilan di atas angka tertentu pasti Desil 9” tidak dapat dijadikan patokan resmi.
Hal yang sama berlaku untuk Desil 10. Posisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pemeringkatan, bukan batas gaji tertentu.
Desil 10 Tidak Selalu Berarti Orang Kaya
Desil 10 sering disamakan dengan orang kaya. Pemahaman tersebut sebenarnya terlalu sederhana.
Desil 10 menunjukkan bahwa sebuah keluarga berada dalam kelompok 10 persen dengan posisi kesejahteraan tertinggi berdasarkan sistem pemeringkatan. Kondisi ekonomi setiap keluarga tetap bisa berbeda.
Begitu pula dengan Desil 9. Keluarga yang masuk kelompok tersebut belum tentu mempunyai tingkat kekayaan yang sama dengan keluarga lain yang berada di Desil 9.
Pemeringkatan harus dipahami sebagai posisi relatif dalam populasi, bukan label yang menggambarkan jumlah uang atau kekayaan seseorang secara langsung.
Apakah Desil 9 Sudah Tidak Boleh Beli Pertalite
Belum.
Rencana pembatasan subsidi Pertalite untuk Desil 9 dan 10 belum menjadi larangan yang berlaku saat ini. Pemerintah masih membahas penerapan kebijakan tersebut dan menyebut pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.
Artinya, masyarakat yang hari ini mengecek datanya dan mendapatkan Desil 9 atau Desil 10 tidak otomatis kehilangan akses membeli Pertalite hanya karena status tersebut.
Ketentuan mengenai kapan pembatasan mulai berlaku, bagaimana sistem mengenali konsumen, serta siapa saja yang mendapatkan pengecualian masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah.
Pemerintah Masih Menyiapkan Sistem
Pembatasan subsidi berdasarkan data kesejahteraan membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan identitas konsumen dengan data yang digunakan pemerintah.
Mekanisme tersebut menjadi penting agar pembatasan tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus dapat memastikan siapa yang masuk kelompok sasaran dan bagaimana perlakuannya ketika melakukan pembelian BBM.
Sistem Pertamina disebut telah memiliki kemampuan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Namun, kesiapan teknologi bukan satu-satunya persoalan karena masih diperlukan aturan dan mekanisme teknis yang jelas.
Cara Cek Masuk Desil Berapa
Masyarakat yang ingin mengetahui posisi desil dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Caranya sebagai berikut:
- Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha yang tersedia.
- Pastikan data sudah benar.
- Klik Cari Data.
- Periksa informasi kesejahteraan yang ditampilkan.
Layanan resmi: Cek Bansos Kemensos
Hasil yang muncul mengikuti data yang tersedia dalam sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat menempuh mekanisme pemutakhiran data.
Baca juga: Cara Menurunkan Desil Bansos dari 6–10, Begini Cara Memperbarui Data agar Sesuai Kondisi
Desil Bisa Berubah Saat Data Diperbarui
Desil bukan angka yang bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi dapat membuat posisi keluarga berubah setelah data diperbarui dan dihitung kembali.
Misalnya, seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap kemudian kehilangan pekerjaan. Pendapatan keluarga juga dapat berubah sehingga kondisi ekonomi saat ini tidak lagi sama dengan data sebelumnya.
Perubahan anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, maupun informasi lainnya juga perlu diperbarui apabila sudah tidak sesuai.
Pemutakhiran bukan berarti meminta angka desil diturunkan secara manual. Data yang benar akan diproses kembali untuk menentukan posisi kesejahteraan berdasarkan kondisi terbaru.
Apa yang Terjadi Jika Data Desil Tidak Sesuai
Masyarakat yang merasa berada pada Desil 9 atau 10 padahal kondisi ekonominya sudah berubah dapat mengajukan pemutakhiran data.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun layanan yang disediakan untuk pembaruan data sosial. Informasi yang disampaikan harus sesuai keadaan sebenarnya dan dapat disertai dokumen pendukung apabila diperlukan.
Proses tersebut tidak menjamin angka desil langsung berubah. Data tetap harus melalui pemeriksaan dan perhitungan ulang.
Karena itu, pemutakhiran sebaiknya dilakukan ketika memang terdapat kesalahan atau perubahan kondisi, bukan sekadar untuk mengejar angka desil tertentu.
Desil 6 sampai 8 Apakah Terkena Pembatasan
Rencana yang sedang dibahas pemerintah secara khusus menyebut Desil 9 dan Desil 10 sebagai kelompok yang kemungkinan menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite.
Belum ada kepastian bahwa Desil 6, 7, dan 8 juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Selama pemerintah belum menerbitkan aturan baru, masyarakat pada kelompok tersebut tidak perlu menganggap akses Pertalite sudah otomatis dibatasi.
Ketentuan akhir tetap bergantung pada kebijakan resmi yang nantinya diterbitkan pemerintah.
Pembatasan Subsidi Berbeda dengan Larangan Menggunakan BBM
Jika kebijakan pembatasan benar-benar diterapkan, istilah yang lebih tepat adalah pembatasan terhadap subsidi, bukan larangan menggunakan bahan bakar untuk kendaraan.
Masyarakat yang tidak lagi masuk sasaran subsidi kemungkinan harus menggunakan BBM nonsubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jenis BBM yang harus digunakan dan mekanisme pembeliannya masih harus menunggu aturan resmi.
Karena kebijakan belum diterapkan, informasi mengenai jenis BBM pengganti atau harga yang harus dibayar kelompok Desil 9 dan 10 belum dapat dianggap sebagai ketentuan final.
Data Menjadi Penentu Utama
Rencana penggunaan desil untuk subsidi Pertalite membuat kualitas data sosial ekonomi menjadi semakin penting. Kesalahan NIK, data keluarga yang belum diperbarui, perubahan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang sudah berubah dapat memengaruhi hasil pemeringkatan.
Masyarakat perlu memastikan data kependudukan dan sosial ekonomi tetap sesuai. Jika ditemukan kesalahan, pemutakhiran melalui jalur resmi menjadi langkah yang lebih tepat daripada mencoba mengubah informasi secara tidak benar.
Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pemutakhiran berjalan dengan baik agar masyarakat yang mengalami perubahan kondisi tidak dirugikan oleh data lama.
Baca juga: Cek Desil DTSEN 2026 di dtsen-form.bps.go.id Lewat HP tanpa Aplikasi
Kapan Desil 9 dan 10 Mulai Dibatasi
Sampai pertengahan Agustus 2026, belum ada tanggal pasti kapan pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 mulai diterapkan.
Pemerintah baru menyampaikan kemungkinan penerapan dalam beberapa bulan mendatang secara bertahap. Artinya, masyarakat masih perlu menunggu keputusan dan aturan teknis yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya.
Informasi mengenai tanggal pasti, batas pembelian, jenis kendaraan, pengecualian, maupun mekanisme verifikasi sebaiknya tidak dipercaya sebelum terdapat ketentuan resmi.
Desil Pertalite Masih Berupa Rencana Kebijakan
Pembahasan mengenai Desil Pertalite 2026 menunjukkan pemerintah sedang mencari cara agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Desil 9 dan 10 disebut sebagai kelompok yang berpotensi menjadi sasaran pembatasan karena berada pada posisi kesejahteraan paling tinggi dalam pemeringkatan.
Namun, kondisi saat ini masih berbeda dengan aturan yang sudah berlaku. Desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite, dan pemerintah masih menyiapkan mekanisme sebelum kebijakan diterapkan secara bertahap.
Masyarakat dapat mengecek posisi desil melalui Cek Bansos Kemensos dan memastikan data yang tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Jika terdapat perubahan ekonomi atau kesalahan data, pemutakhiran melalui jalur resmi menjadi langkah yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka desil tertentu.