Rencana penataan subsidi BBM kembali memasuki tahap persiapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan mulai mencoba membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 dalam beberapa bulan mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Pemerintah menyebut langkah tersebut bukan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan, melainkan memastikan manfaat BBM bersubsidi lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasi dulu,” kata Purbaya.
Pembatasan belum berlaku sekarang
Purbaya belum menyebut tanggal pasti kapan pembatasan Pertalite untuk desil 10 mulai diterapkan. Pemerintah masih menyiapkan dan menguji sistem yang akan digunakan untuk menentukan akses pembelian BBM bersubsidi berdasarkan data sosial ekonomi.
Kondisi tersebut berarti masyarakat yang masuk desil 10 masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sampai kebijakan baru benar-benar diterapkan. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa penerapan akan dilakukan secara bertahap.
Pembahasan mengenai pembatasan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak pekan sebelumnya. Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah membicarakan kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10.
Saat itu, pemerintah belum menentukan waktu pelaksanaan. Fokus pembahasan masih berada pada kesiapan sistem agar pembatasan dapat dilakukan tanpa mengganggu penyaluran BBM kepada kelompok yang memang berhak menerima subsidi.
Desil 10 menjadi sasaran awal
Dalam pembicaraan terbaru, Purbaya menyebut desil 10 sebagai kelompok yang akan lebih dahulu dibatasi. Sebelumnya, kelompok desil 9 dan 10 sama-sama masuk dalam opsi pembatasan karena berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi.
Sistem desil dalam DTSEN digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Secara umum terdapat 10 kelompok, sehingga desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pemerintah ingin penggunaan subsidi BBM lebih diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah. Dengan begitu, kelompok yang dinilai mampu membeli BBM nonsubsidi diharapkan secara bertahap tidak lagi menikmati subsidi Pertalite.
Bahlil sebelumnya mengatakan masih terdapat masyarakat dari kelompok desil 9 dan 10 yang menggunakan BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan mekanisme agar subsidi yang anggarannya besar dapat diberikan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.
Pertamina sedang menguji sistem pembatasan
Penerapan kebijakan ini membutuhkan sistem yang mampu mengenali kelompok kesejahteraan seseorang ketika melakukan pembelian BBM. Purbaya mengatakan sistem milik Pertamina telah dilihat dan dinilai cukup siap untuk mendukung penerapan skema tersebut.
“Nanti, kan, kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau (nonsubsidi) yang lain,” jelasnya.
Mekanisme tersebut nantinya memungkinkan akses subsidi ditentukan berdasarkan data sosial ekonomi. Apabila seseorang masuk dalam kelompok yang tidak lagi mendapatkan subsidi, pembelian BBM akan diarahkan pada produk nonsubsidi.
Meski demikian, sistem tersebut masih dalam tahap persiapan. Pemerintah perlu memastikan pencocokan data berjalan dengan baik agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan di lapangan.
Penghematan subsidi diperkirakan sekitar 10 persen
Selain memperbaiki ketepatan sasaran, pemerintah melihat pembatasan Pertalite dapat memberikan dampak terhadap anggaran negara. Purbaya memperkirakan penghematan dari penyesuaian penerima subsidi bisa berada di kisaran 10 persen.
“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau enggak salah,” sambungnya.
Perkiraan tersebut masih berupa hitungan awal dan belum menjadi angka final. Kementerian Keuangan masih menghitung secara lebih rinci berapa besar penghematan yang dapat diperoleh setelah kelompok penerima subsidi disesuaikan.
Data anggaran menunjukkan subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja pemerintah yang besar. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, sedangkan total anggaran subsidi ditetapkan Rp318,9 triliun.
Baca juga: :FAQ Desil DTSEN 2026 Menurut BPS, Ini Arti Desil 1 sampai 10 dan Cara Membacanya
Desil 9 dan 10 sebelumnya masuk pembahasan
Rencana pembatasan tidak muncul secara tiba-tiba. Pada 11 Agustus 2026, Purbaya sudah mengungkapkan hasil pembahasan bersama Bahlil mengenai kemungkinan mengurangi subsidi Pertalite untuk kelompok ekonomi atas.
“Kita membahas kemungkinan implementasi membatasi subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang desil 9, 10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya ketika itu.
Perbedaan antara pembahasan awal dan pernyataan terbaru terletak pada sasaran yang disebut secara lebih spesifik. Jika sebelumnya desil 9 dan 10 masuk dalam opsi, kini Purbaya mengatakan desil 10 akan dicoba lebih dahulu untuk dibatasi.
Penerapan bertahap juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk menguji sistem serta mengevaluasi dampaknya. Kebijakan tersebut diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat yang masih berhak menerima subsidi.
Dampaknya bagi masyarakat desil 10
Apabila kebijakan diterapkan sesuai rencana, masyarakat yang masuk desil 10 berpotensi tidak lagi memperoleh harga Pertalite bersubsidi. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau produk lain yang tersedia.
Kebijakan ini tidak berarti Pertalite akan dihapus dari peredaran. Pembahasannya lebih berkaitan dengan siapa yang berhak memperoleh harga bersubsidi dan siapa yang harus membeli BBM dengan harga nonsubsidi.
Pemerintah juga belum menyampaikan secara rinci seluruh mekanisme teknis, termasuk bagaimana proses verifikasi data akan dilakukan ketika seseorang melakukan transaksi di SPBU. Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu aturan dan mekanisme resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pembatasan tersebut.
Baca juga: Desil Pertalite 2026, Siapa yang Berpotensi Tak Lagi Dapat Subsidi? Ini Cara Cek Desil 1–10
Pemerintah masih siapkan skema penerapan
Penataan subsidi BBM melalui DTSEN menjadi bagian dari upaya pemerintah mengarahkan anggaran negara kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan sisi penghematan APBN, tetapi juga berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.
Purbaya menyebut pembatasan untuk desil 10 akan dicoba dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, pembahasan mengenai desil 9 masih menjadi bagian dari kajian pemerintah bersama Kementerian ESDM.
Tahap pengujian sistem Pertamina akan menjadi salah satu penentu kesiapan kebijakan tersebut. Jika seluruh mekanisme telah dianggap memadai, pembatasan dapat dilakukan secara bertahap sesuai skema yang ditetapkan pemerintah.
Artinya, sampai saat ini belum ada penerapan pembatasan Pertalite untuk desil 10 pada saat pernyataan Purbaya disampaikan pada 20 Agustus 2026. Kebijakan masih dipersiapkan dan pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pemberlakuannya.