Program 3 Juta Rumah Prabowo terus dikebut pemerintah pada 2026. Program prioritas ini tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi rumah tidak layak huni serta perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah mulai memperbesar skala pelaksanaan melalui pembangunan rumah tapak, rumah susun, program bedah rumah, hingga dukungan KPR subsidi. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pembangunan dan renovasi rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebutuhan hunian sekaligus mengurangi kesenjangan akses rumah layak di Indonesia.
Program 3 Juta Rumah Menjadi Prioritas Pemerintahan Prabowo
Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan. Pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP bersama berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan pihak swasta.
Target tiga juta rumah tersebut tidak harus dipahami sebagai tiga juta unit rumah baru yang seluruhnya dibangun dari nol.
Program mencakup pembangunan hunian baru sekaligus renovasi rumah yang sudah ada tetapi kondisinya belum layak.
Pemerintah menargetkan program tersebut dapat membantu masyarakat yang belum memiliki rumah maupun keluarga yang sudah memiliki rumah tetapi membutuhkan perbaikan.
Baca juga: Cara Over Kredit Rumah Subsidi yang Benar, Syarat, Biaya, dan Proses Agar Aman
Realisasi 3 Juta Rumah Capai 324.213 Unit
Perkembangan program hingga 13 Juni 2026 menunjukkan realisasi mencapai 324.213 unit secara nasional.
Capaian tersebut berasal dari beberapa jalur pelaksanaan. Kontribusi terbesar berasal dari jalur pengembang yang mencapai lebih dari 181 ribu unit, sementara jalur lainnya berasal dari program pemerintah dan skema renovasi rumah.
Angka ini menunjukkan program mulai bergerak lebih luas setelah memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo.
Namun, jika dibandingkan dengan target tiga juta unit, pemerintah masih membutuhkan percepatan yang cukup besar pada sisa periode pelaksanaan.
Pemerintah Kejar Target 350 Ribu Rumah Subsidi
Salah satu bagian penting dalam Program 3 Juta Rumah adalah penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP mencapai 350.000 unit rumah subsidi.
Rumah tapak maupun rumah susun subsidi sama-sama masuk dalam bagian Program 3 Juta Rumah. Skema tersebut diarahkan terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses pembiayaan dengan cicilan lebih terjangkau.
Pemerintah masih optimistis target 350 ribu unit tersebut dapat tercapai melalui percepatan pembangunan dan penyaluran pembiayaan.
Baca juga: BI-Rate Menyentuh 5,75%, Kapan Suku Bunga KPR Anda Mulai Ikut Naik?
Suku Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Kabar penting bagi calon penerima rumah subsidi adalah pemerintah memastikan suku bunga FLPP tetap 5 persen secara flat dari awal hingga akhir masa angsuran.
Kebijakan tersebut tetap dipertahankan meskipun terdapat perubahan pada suku bunga acuan Bank Indonesia.
Dengan bunga tetap, cicilan KPR subsidi menjadi lebih mudah diperkirakan sejak awal. Kondisi tersebut memberikan kepastian lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mempertimbangkan pembelian rumah.
Pemerintah juga berharap kebijakan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong permintaan terhadap rumah subsidi.
Ada Program Bedah Rumah dalam Target 3 Juta
Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
Pemerintah juga memasukkan program bedah rumah sebagai salah satu komponen penting. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi hunian yang lebih aman dan nyaman.
Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 400 ribu unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah.
Dengan demikian, keluarga yang sudah mempunyai rumah tetapi tinggal di hunian dengan kondisi buruk tetap dapat menjadi bagian dari sasaran program.
Rumah Susun Mulai Didorong di Kawasan Strategis
Pembangunan rumah susun menjadi salah satu cara pemerintah mengejar target perumahan, terutama di wilayah yang harga tanahnya relatif tinggi.
Salah satu proyek yang menjadi bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Rumah susun memungkinkan lebih banyak keluarga memperoleh hunian dengan memanfaatkan lahan secara lebih efisien.
Model tersebut dinilai relevan untuk kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan tempat tinggal.
Pemerintah Manfaatkan Aset dan Lahan yang Tersedia
Persoalan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan rakyat.
Pemerintah kemudian mendorong pemanfaatan aset negara maupun tanah yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyediaan hunian.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya penyediaan lahan sehingga rumah yang dibangun bisa lebih terjangkau.
Selain aset negara, pemerintah juga menggandeng badan usaha dan pemilik lahan untuk memperluas lokasi pembangunan.
Baca juga: Syarat Pelunasan KPR BTN 2026, Dokumen yang Harus Disiapkan dan Tahapan Pengurusannya
Program Ini Melibatkan Banyak Pihak
Target tiga juta rumah tidak mungkin dicapai hanya oleh Kementerian PKP.
Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, pengembang, bank penyalur, BP Tapera, BPKP, lembaga pembiayaan, serta sektor swasta.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena pembangunan rumah berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari penyediaan tanah, perizinan, infrastruktur, konstruksi, pembiayaan, hingga penyaluran kepada masyarakat.
Pemerintah juga mendorong asosiasi pengembang untuk memperbesar kontribusi dalam menyediakan hunian yang memenuhi standar kualitas.
BP Tapera Ikut Memperkuat Pembiayaan
BP Tapera menjadi salah satu lembaga yang mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan perumahan.
Hingga 22 Juni 2026, penyaluran FLPP telah mencapai sekitar 80.528 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp10 triliun.
Penyaluran tersebut didukung ribuan pengembang dan puluhan bank yang tersebar di berbagai daerah.
Kehadiran banyak bank penyalur menjadi penting karena masyarakat membutuhkan akses pembiayaan yang tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah lainnya.
BPKP Mengawal Agar Program Tepat Sasaran
Besarnya anggaran dan jumlah rumah yang ditargetkan membuat pengawasan menjadi bagian penting dari program.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mendapatkan tugas untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Pengawasan dilakukan agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta pekerja informal yang selama ini menjadi kelompok dengan tantangan lebih besar dalam mengakses pembiayaan rumah.
Siapa yang Menjadi Sasaran Program?
Sasaran utama program perumahan pemerintah adalah masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh rumah melalui mekanisme pasar biasa.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu sasaran utama, terutama untuk rumah subsidi dan pembiayaan FLPP.
Sementara program bedah rumah menyasar keluarga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisi bangunannya belum memenuhi standar kelayakan.
Karena terdapat beberapa skema, syarat penerima tidak selalu sama antara rumah subsidi, rusun subsidi, dan program renovasi rumah.
Rumah Subsidi Tidak Sama dengan Program Bedah Rumah
Kedua program tersebut sering dianggap sama karena berada dalam Program 3 Juta Rumah.
Padahal, sasarannya berbeda.
Rumah subsidi ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian melalui skema pembiayaan dengan dukungan pemerintah. Sementara bedah rumah ditujukan untuk memperbaiki rumah yang sudah dimiliki tetapi kondisinya tidak layak.
Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah mencari informasi ketika ingin mendapatkan bantuan perumahan.
Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan
Presiden Prabowo beberapa kali menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Masalah perumahan nasional bukan hanya berkaitan dengan jumlah unit, tetapi juga kecepatan pembangunan, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta kemampuan masyarakat membeli atau memiliki rumah.
Karena itu, pemerintah membentuk berbagai mekanisme untuk mempercepat proses tersebut.
Kehadiran Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat atau BP3R juga diarahkan untuk membantu mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat pembangunan hunian rakyat.
Tantangan Program 3 Juta Rumah Masih Besar
Capaian 324.213 unit hingga pertengahan Juni menjadi perkembangan positif, tetapi perjalanan menuju target tiga juta rumah masih panjang.
Pemerintah perlu menjaga kecepatan pembangunan pada sisa tahun sekaligus memastikan rumah yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketersediaan lahan, proses perizinan, infrastruktur, kemampuan pembeli, dan distribusi pembangunan menjadi beberapa persoalan yang perlu diselesaikan secara bersamaan.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit yang selesai dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut berada di lokasi yang sesuai, berkualitas, dan dapat dijangkau masyarakat sasaran.
Program 3 Juta Rumah dan Dampaknya bagi Masyarakat
Program perumahan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat tinggal.
Pembangunan rumah dapat menggerakkan sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan bahan bangunan, dan menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan hunian.
Bagi keluarga penerima, rumah yang layak juga dapat memberikan lingkungan yang lebih aman dan mendukung aktivitas keluarga.
Karena itu, pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan Program Masih Akan Berlanjut
Pemerintah masih terus mempercepat pembangunan hingga akhir 2026. Akad massal 62.000 unit KPR subsidi dan KUR perumahan yang digelar pada Juli menjadi salah satu langkah terbaru untuk memperluas akses pembiayaan.
Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di ratusan titik dan melibatkan ratusan kabupaten serta kota.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga memperbesar akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah.
Cara Mengetahui Informasi Rumah Subsidi
Masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai rumah subsidi sebaiknya menggunakan kanal resmi pemerintah dan BP Tapera.
Informasi mengenai kebijakan perumahan, pembiayaan, pengembang, dan program pemerintah dapat berubah mengikuti kebijakan terbaru.
Untuk informasi mengenai program perumahan pemerintah, masyarakat dapat memantau:
Jika hendak mengajukan KPR subsidi, persyaratan juga perlu diperiksa berdasarkan skema yang sedang dibuka. Jangan hanya mengandalkan informasi dari iklan perumahan atau media sosial.
Target Tiga Juta Rumah Masih Dikejar
Program 3 Juta Rumah Prabowo memasuki fase penting pada 2026. Realisasi hingga pertengahan Juni telah mencapai 324.213 unit, sementara pemerintah terus mendorong pembangunan rumah baru, rumah susun, renovasi rumah tidak layak huni, serta penyaluran KPR subsidi.
Pemerintah juga mempertahankan bunga FLPP sebesar 5 persen flat dan menargetkan penyaluran 350 ribu rumah subsidi pada 2026. Di sisi lain, program bedah rumah dengan target sekitar 400 ribu unit menjadi bagian lain dari upaya memperbaiki kualitas hunian masyarakat.
Perjalanan menuju tiga juta rumah tentu masih membutuhkan percepatan. Tantangannya bukan hanya membangun sebanyak mungkin unit, tetapi memastikan hunian tersebut layak, terjangkau, berkualitas, tepat sasaran, dan berada di lokasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.