Sekolah perlu lebih disiplin menyelesaikan pencatatan dan pelaporan dana BOSP 2026 melalui ARKAS. Keterlambatan menutup Buku Kas Umum (BKU) bukan hanya persoalan administrasi, karena laporan realisasi penggunaan dana menjadi salah satu dasar dalam proses penyaluran dana tahap berikutnya.
Ketentuan tersebut diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Regulasi ini berlaku sejak 6 Februari 2026 dan memperketat tata kelola serta pelaporan dana BOSP.
Bagi sekolah yang masih memiliki BKU belum ditutup, hal ini perlu segera diperhatikan. Sistem ARKAS juga memberikan pemberitahuan ketika satuan pendidikan melewati batas pelaporan, termasuk status “Lewat Batas Lapor”.
Batas Pelaporan BOSP 2026 Tidak Boleh Terlewat
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan bahwa kepala satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian.
Untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, atau BOP Kesetaraan Reguler tahap I, batas waktunya adalah 31 Juli tahun anggaran berjalan. Sementara laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOSP disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. (
Artinya, sekolah tidak cukup hanya mencatat transaksi pada BKU. Setelah pencatatan selesai, proses pelaporan juga perlu diselesaikan sesuai ketentuan.
Baca juga: Juknis BOSP 2026 Terbaru: Aturan Dana BOS, Honor, Buku, Sarpras, dan Download PDF
Tutup BKU Menjadi Bagian Penting Dalam Pelaporan
Pada ARKAS 4, setelah sekolah selesai mencatat realisasi penggunaan dana BOSP pada BKU, proses pelaporan dilanjutkan dengan Tutup BKU.
Pusat Informasi Rumah Pendidikan menjelaskan bahwa sekolah perlu memastikan seluruh pencatatan realisasi belanja sudah sesuai sebelum memilih menu Tutup BKU. Proses tersebut membutuhkan koneksi internet karena BKU dikirim melalui sistem ke dinas.
Setelah BKU ditutup, sekolah dapat melakukan pengecekan status pada halaman Penatausahaan dan melanjutkan proses pelaporan sesuai petunjuk yang muncul pada sistem.
Telat Lapor Bisa Membuat Dana Berkurang
Konsekuensi paling penting dari keterlambatan adalah pengurangan penyaluran dana BOSP tahap berikutnya.
Dalam Pasal 59 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, keterlambatan laporan dapat menyebabkan pengurangan penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler sebesar 2 persen hingga 4 persen, tergantung periode keterlambatan.
Rinciannya sebagai berikut:
| Periode laporan terlambat | Pengurangan penyaluran |
|---|---|
| 1–28/29 Februari | 2% |
| 1–31 Maret | 3% |
| 1 April–25 Juni | 4% |
| 1–31 Agustus | 2% |
| 1–30 September | 3% |
| 1–25 Oktober | 4% |
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semakin lama laporan diselesaikan, semakin besar pengurangan yang dapat dikenakan.
Laporan Tahap I Terlambat, Penyaluran Berikutnya Bisa Terdampak
Laporan realisasi tahap I memiliki kaitan langsung dengan penyaluran tahap berikutnya. Karena itu, sekolah perlu memperhatikan penyelesaian BKU sebelum melewati tenggat.
Pusat Informasi Rumah Pendidikan juga menjelaskan bahwa apabila sekolah terdeteksi terlambat melaporkan realisasi penggunaan dana BOSP melalui fitur BKU, sistem dapat menampilkan pemberitahuan mengenai pengurangan pada penerimaan dana tahap berikutnya.
Nominal pengurangan pada sistem tidak dapat diubah secara manual karena mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ada Batas Akhir Sebelum Dana Tahap II Tidak Disalurkan
Sanksinya tidak berhenti pada pemotongan dana.
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan bahwa apabila satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahap I sampai 25 Oktober tahun berjalan, sekolah tidak dapat menerima Dana BOSP tahap II pada tahun anggaran tersebut.
Selain itu, apabila laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOSP tahun sebelumnya tidak disampaikan sampai 25 Juni, satuan pendidikan tidak dapat menerima Dana BOSP pada tahun anggaran berjalan.
Ketentuan ini membuat penyelesaian laporan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran penyaluran dana sekolah.
Jangan Menunggu BKU Menjelang Tenggat
Kesalahan yang sering terjadi adalah pencatatan transaksi dilakukan sekaligus ketika tenggat sudah dekat. Cara seperti ini berisiko membuat operator kewalahan karena setiap transaksi perlu diperiksa kembali sebelum BKU ditutup.
Pusat Informasi Rumah Pendidikan menyarankan sekolah memastikan seluruh realisasi belanja sudah sesuai sebelum melakukan Tutup BKU. Sekolah juga perlu memastikan koneksi internet cukup stabil ketika proses penutupan dan sinkronisasi dilakukan.
Beberapa hal yang dapat diperiksa sebelum menutup BKU antara lain:
- Seluruh transaksi sudah dicatat.
- Nominal belanja sesuai bukti transaksi.
- Saldo dan penerimaan sudah diperiksa.
- Data pajak telah diperhatikan.
- Kertas kerja atau RKAS sudah sesuai.
- Tidak ada transaksi yang masih perlu diperbaiki.
- Perangkat terhubung ke internet.
- Status BKU sudah diperiksa setelah proses penutupan.
Baca juga: SIPINTAR Enterprise PIP 2026: Cara Login, Cek Penerima dan NISN Siswa
ARKAS Menampilkan Status Jika Pelaporan Terlambat
Sekolah yang melewati tenggat tidak harus menebak apakah laporan sudah terlambat. Pada ARKAS 4 terdapat status yang dapat menunjukkan kondisi pelaporan.
Pusat Informasi Rumah Pendidikan menjelaskan bahwa apabila sekolah melewati tenggat, sistem dapat menampilkan status Aktif – Lewat Batas Lapor. Sistem juga memberikan pemberitahuan agar satuan pendidikan segera menyelesaikan pelaporan penggunaan dana BOSP.
Karena itu, operator sebaiknya rutin memeriksa halaman Penatausahaan, bukan hanya membuka ARKAS ketika hendak memasukkan transaksi.
BOSP 2026 Memperketat Tata Kelola Dana Sekolah
Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 memang memperkuat disiplin pengelolaan dana BOSP. Kemendikdasmen menyebut aturan baru tersebut memperketat sistem pelaporan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana lebih terukur.
Dana BOSP mencakup Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan. Masing-masing memiliki kategori Reguler, Kinerja, dan Afirmasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan aturan tersebut, pengelolaan dana tidak hanya berkaitan dengan bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga bagaimana realisasinya dicatat, dilaporkan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Potongan Dana Terjadi Karena Administrasi
Bagi sekolah, keterlambatan menutup BKU ARKAS 2026 sebaiknya tidak dianggap sebagai persoalan kecil. Tutup BKU merupakan bagian dari penyelesaian pencatatan realisasi penggunaan dana BOSP, sedangkan laporan yang terlambat dapat berdampak langsung terhadap penyaluran berikutnya.
Sanksi pengurangan dapat mencapai 4 persen, sedangkan laporan yang tidak disampaikan sampai batas akhir dapat menyebabkan sekolah kehilangan penyaluran tahap berikutnya.
Karena itu, sekolah sebaiknya tidak menunggu sampai mendekati batas waktu. Pastikan transaksi sudah tercatat, BKU diperiksa, kemudian lakukan Tutup BKU dan pelaporan melalui ARKAS sesuai ketentuan BOSP 2026. Dengan begitu, risiko pengurangan dana akibat keterlambatan administrasi dapat dihindari.